Omnibus Law : Diskursus Pengadopsiannya ke dalam Sistem Perundang-undangan Nasional (Edisi 1)

Kehadiran metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia bagi pengaruhnya terhadap upaya mewujudkan TPB dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia merupakan solusi untuk keluar dari rimba peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses yang secara holistik mampu menjadi induk dari
berbagai macam peraturan, yang jika harus dirubah satu persatu tentunya memerlukan waktu yang lama dan energi yang tidak sedikit, belum lagi ongkos politik yang akan membengkak. Utamanya RUU Cipta Kerja, apabila proses pembentukannya telah mempertimbangkan TPB, maka dapat menjadi akselerator dan kunci mewujudkan TPB di Indonesia.
Lain cerita jika RUU Cipta Kerja yang saat ini sudah masuk
pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini tidak disiapkan sebagai induk kebijakan yang berkelanjutan dan tentunya berlandaskan pembangunan yang berkelanjutan. Dikhawatirkan akan muncul permasalahan-permasalahan baru, seperti di bidang perburuhan, jaminan kerja, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, serta jaminan kesehatan, terlebih pada saat tulisan ini dibuat, dunia dan Indonesia khususnya, sedang dilanda pandemi COVID-19. Indonesia di masa depan harus mampu menciptakan satu sistem jejaring pengamanan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, mulai dari kota sampai ke
pelosok, menjamin masyarakat mampu sampai masyarakat yang kurang mampu, tentunya hal ini juga untuk mewujudkan Tujuan 3 TPB yaitu Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Omnibus Law di bidang kesehatan mungkin dapat menjadi solusi yang efektif dan komprehensif di masa yang akan datang, namun RUU Cipta Kerja terlebih dahulu harus mampu membuktikan kesaktiannya, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, menjadikan Indonesia negara yang kuat ekonominya tanpa harus selalu bergantung pada investasi asing, terlebih harus mampu menjadi fondasi Indonesia untuk mewujudkan TPB.