Netralitas Aparat Kepolisian Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Pada Tahun 2024 (Perspektif Hukum dan Etika Penegakan Demokrasi)

Skripsi ini berjudul Netralitas Aparat Kepolisian Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Banten Pada Tahun 2024 (Perspektif Hukum dan Etika Penegakan Demokrasi), Fokus Kajiannya adalah implementasi netralitas aparat kepolisian dalam Pilkada dan implikasinya terhadap demokrasi di Provinsi Banten. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan keterlibatan aparat kepolisian dalam politik praktis, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan etika hukum. Penegakan hukum atas pelanggaran netralitas dinilai belum optimal., sehingga merusak etika demokrasi dan integritas hukum, Polisi sebagai abdi negara seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta menjauhi politik praktis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan seperti UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Kepolisian, dan Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Menjelang Pilkada 2024, muncul dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN dan dukungan dari oknum polisi terhadap calon tertentu di Banten. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus bersikap tegas terhadap pelanggaran ini demi menjaga etika demokrasi dan mencegah keterlibatan aparat dalam politik praktis.

Kata Kunci : Pilkada, ketidaknetralan, Kepolisian