Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan Perumahan Yang Melanggar Peraturan Tata Ruang Di Kecamatan Periuk Kota Tangerang

Pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menjadi permasalahan serius dalam penataan wilayah perkotaan, termasuk di Kota Tangerang. Ketidaksesuaian ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, lingkungan dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap pembangunan perumahan yang melanggar rencana tata ruang, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang dilakukan oleh instansi terkait. Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan tokoh masyarakat. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dari Joseph Goldstein, yang membagi penegakan hukum ke dalam tiga bentuk : total enforcement, full enforcement dan actual enforcement. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Kota Tangerang didominasi oleh actual enforcement, yakni penegakan selektif berdasarkan skala prioritas dan kapasitas lembaga. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Upaya yang dilakukan antara lain pembentukan tim lintas sektoral, digitalisasi perizinan, dan pelibatan masyarakat. Penegakan hukum tata ruang memerlukan penguatan komitmen lintas sektor agar berjalan efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pembangunan Perumahan, Tata Ruang