Problematika Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Presiden dalam menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 serta implikasinya terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan perluasan tafsir kewenangan Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, khususnya pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang - Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum doktrinal melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta literatur ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Presiden secara formal memang sah sebagai atribusi konstitusional, namun penerapannya dalam Perppu No.2 Tahun 2022 tidak sepenuhnya sesuai dengan parameter kegentingan yang memaksa sebagaimana ditetapkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 138/PUU-VII/2009. Kondisi ini berimplikasi pada potensi pelemahan otoritas Mahkamah Konstitusi karena putusan yang bersifat final dan mengikat justru diabaikan oleh Presiden, serta berdampak pada melemahnya prinsip checks and balances, tergerusnya prinsip negara hukum, menurunnya kepastian hukum dan meningkatnya dominasi eksekutif dalam proses pembentukan hukum.
Kata Kunci : Kewenangan Presiden, Perppu, Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, Check and Balances