Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Hak Anak Setelah Perceraian Studi Komparatif Putusan Nomor 551/Pdt.G/2024/PN.Tng Dan Putusan Nomor 2334/Pdt.G/2024/PN.Tng

Perceraian sebagai peristiwa hukum tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat yuridis yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Anak sebagai pihak yang paling rentan sering
kali menjadi korban ketidakpastian hukum ketika orang tua berpisah. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum orang tua terhadap hak anak setelah perceraian dengan studi komparatif antara Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 551/Pdt.G/2024/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Agama
Tangerang Nomor 2334/Pdt.G/2024/PA.Tng. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta data primer dari putusan pengadilan dan wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Tangerang mendasarkan putusannya pada KHI dengan menempatkan anak yang belum mumayyiz dalam asuhan ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban menanggung nafkah. Sebaliknya, Pengadilan Negeri Tangerang menggunakan UU Perkawinan dengan menekankan asas the best
interest of the child, sehingga hak asuh dapat diberikan kepada ayah maupun ibu sesuai kondisi konkret. Meskipun berbeda pendekatan, kedua pengadilan sepakat bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab hukum orang tua. Namun, implementasi masih menghadapi kendala, khususnya dalam pelaksanaan nafkah
dan pengawasan pascaperceraian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi putusan dan peningkatan kesadaran hukum orang tua agar perlindungan hak anak benar-benar terwujud.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, hak anak, perceraian, peradilan.