Perbandingan Undang-Undang 6 No. 16 Tahun 2011 Dengan Perkap No. 2 Tahun 2017 Dalam Kewenangan Memberikan Bantuan Hukum

Penelitian ini membahas terkait Perbandingan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2017 dalam Kewenangan Memberikan Bantuan Hukum. Perkap No.2 Tahun 2017 yang bertujuan untuk membandingkan pengaturan kewenangan pemberian bantuan hukum pada kedua regulasi serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif harmonisasi peraturan perundang- undangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, di mana data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan wawancara dengan pihak terkait di lingkungan Polri. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 bersifat umum (lex generalis) yang mengatur pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi, sedangkan Perkap Nomor 2 Tahun 2017 bersifat khusus (lex specialis) berlaku internal bagi personel, PNS dan keluarga besar Polri. Kedua regulasi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, melainkan memperkuat sistem bantuan hukum di Indonesia sesuai dengan karakteristik institusional Polri.
Kata Kunci : Kewenangan, Bantuan Hukum, Polri, Undang-Undang No 16 Tahun 2011, Perkap No.2 Tahun 2017