Tumpang Tindih Pembagian Kewenangan Pembangunan Jalan Antara Pemerintah Pusat Dan Provinsi Di Wilayah Banten (Studi Kasus Jalan Pipitan – Ampel di Kota Serang)

Kendala tumpang tindih kewenangan dalam pembangunan jalan yang belum sepenuhnya dikelola oleh daerah menyebabkan banyak infrastruktur yang tidak dapat diselesaikan karena bukan merupakan kewenangan atau tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan penelitian, yaitu pembagian kewenangan pembangunan jalan antara pemerintah pusat dan provinsi di wilayah Banten, serta dampak tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten terhadap efektivitas dan efisiensi pembangunan jalan di Banten. Hasil penelitian pada Bab III: Provinsi Banten memiliki total panjang jalan sepanjang 856,99 km pada tahun 2024, di mana secara regional, Kabupaten Serang memiliki jalan 229,90 km, Kabupaten Lebak dengan 199,71 km, Kabupaten Pandeglang sebesar 185,09 km, Kota Tangerang Selatan memiliki total jalan 46,54 km, sementara Kota Tangerang mencatat 26,63 km jalan. Adapun total panjang jalan rusak dikelola oleh Dinas PUPR Kota Serang mencapai 400 km, yang awalnya 208 km dan bertambah karena penambahan ruas kewenangan. Dari total tersebut rusak ringan: 59,0 km (14,4 %), rusak sedang: 151,3 km (36,8 %), dan rusak berat: 6,3 km (1,5 %). Kesimpulan: (1) Pembagian kewenangan pembangunan jalan antara pemerintah pusat dan provinsi di wilayah Banten, diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, namun pelaksanaannya terdapat hambatan. Hambatan tersebut yaitu masih adanya ketidakjelasan status jalan membuat pemerintah Kota Serang kesulitan melakukan perbaikan pembangunan jalan Pipitan – Ampel dan daerah lain yang masuk ke wilayah Kota Serang, karena sebagian ruasnya bukan merupakan kewenangan pemerintah Kota Serang langsung, melainkan kewenangan provinsi atau bahkan status ruas jalannya belum jelas secara hukum; (2) Dampak tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten terhadap efektivitas dan efisiensi pembangunan jalan di Banten, antara lain tertundanya pembangunan atau perbaikan jalan, pemborosan keuangan negara, tidak ada pengawasan dari otoritas tunggal, tidak efektifnya sistem perencanaan, proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan, kerugian masyarakat, menurunnya kepercayaan publik, dan terbukanya celah korupsi.

Kata Kunci : Kewenangan, Pembangunan Jalan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi