Perlindungan Hukum Atas Pemegang Bukti Baru (Novum) Terhadap Eksekusi Konsinyasi Putusan Yang Sudah Inkrah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemegang bukti baru (novum) dalam pelaksanaan eksekusi konsinyasi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), serta untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam konteks tersebut. Permasalahan muncul ketika eksekusi putusan inkrah tetap dilaksanakan meskipun terdapat novum yang potensial menggugurkan putusan semula, sehingga menimbulkan risiko ketidakadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, serta dianalisis melalui teori keadilan korektif Aristoteles dan sila kelima Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum acara perdata terhadap perlindungan hukum bagi pemegang novum dalam hukum acara perdata Indonesia, karena mekanisme Peninjauan Kembali (PK) hanya memberikan ruang koreksi putusan tanpa menunda otomatis eksekusi. Hal ini diperparah oleh tidak adanya ketentuan yang mengatur standar pemberian penangguhan eksekusi ketika PK diajukan. Dalam beberapa kasus, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 762 PK/Pdt/2021, PK ditolak karena syarat formil novum tidak terpenuhi, sedangkan dalam Putusan Nomor 183 PK/Pid/2010, PK dikabulkan setelah novum dianggap sah dan relevan. Berdasarkan analisis, diperlukan pembaruan hukum acara perdata yang lebih responsif agar perlindungan hukum pemegang novum tidak sekadar formalistik, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif sesuai amanat negara hukum Indonesia.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Bukti Baru (Novum), Eksekusi Konsinyasi, Putusan Inkrah, Keadilan