Tumpang Tindih Kewenangan Badan Narkotika Nasional Dengan Satresnarkoba Dalam Penindakan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Kabupaten Pandeglang

Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan perkara narkoba menjadi kejahatan tertinggi kedua setelah pencurian dengan pemberatan atau curat. Namun dampak kejahatan narkoba lebih berbahaya. Banyaknya jumlah barang bukti menjadi pelajaran bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polres Pandeglang untuk mengungkap kasus tersebut melalui pengembangan kasus dari mana asal usul barang bukti tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tumpang tindih kewenangan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dan hambatan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana narkotika di Polres Pandeglang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN begitupula sebaliknya. Adapun hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya koordinasi antara Kepolisian dan BNN dalam penindakan tindak pidana Narkotika yang berada di wilayah Polres Pandeglang.
Kata Kunci : Kewenangan, Badan Narkotika Nasioal, Satresnarkoba, Narkotika