Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Kepada Supir Truk Tanah Di Polres Metro Kota Tangerang

Pungutan liar (pungli) terhadap supir truk tanah merupakan praktik ilegal yang merugikan baik secara ekonomi maupun sosial. Praktik ini juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemberantasan pungli menjadi penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik pungutan liar yang dialami supir truk tanah di wilayah hukum Polres Metro Kota Tangerang, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti KUHP dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan supir truk tanah serta aparat Polres Metro Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pungli kepada supir truk tanah belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain : kesulitan pembuktian di lapangan karena pungli dilakukan secara cepat dan tertutup, keterlibatan oknum aparat, minimnya saksi maupun laporan dari masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta ketiadaan regulasi yang secara eksplisit mengatur pungutan liar di sektor transportasi tanah. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan normatif dengan implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penindakan, perlindungan saksi dan pelapor, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pungutan Liar, Supir Truk Tanah