Peran Penegakan Hukum Terhadap Perilaku Koruptif Hakim Dalam Peradilan Indonesia Oleh Komisi Yudisial

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan hakim mengindikasikan krisis integritas dalam sistem peradilan Indonesia dan lemahnya mekanisme pengawasan etika. Komisi Yudisial, sebagai lembaga pengawas eksternal, memiliki mandat konstitusional untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan integritas hakim. Peran penegakan hukum yang dilakukan Komisi Yudisial menjadi krusial dalam menanggulangi perilaku koruptif di lingkungan peradilan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yang dipilih untuk menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi hukum dengan realitas empiris di lapangan. Hasil menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah menerima lebih dari 5.000 laporan dugaan pelanggaran etik hakim pada periode 2020–2024 dan aktif melakukan pemantauan persidangan. Namun, efektivitas peran tersebut masih sangat terbatas. Lemahnya penegakan hukum oleh KY disebabkan oleh kewenangan yang hanya bersifat rekomendatif, tanpa daya eksekutorial. Rekomendasi yang dikeluarkan tidak bersifat mengikat dan sepenuhnya bergantung pada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya akses terhadap data hakim, serta lemahnya koordinasi antar lembaga turut menjadi penghambat. Upaya penguatan peran KY memerlukan reformasi struktural melalui revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antar institusi guna menciptakan sistem peradilan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Komisi Yudisial, Hakim, Perilaku Koruptif,Pengawasan Etik