Problematika Pembayaran Ganti Kerugian Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran (Studi Kasus Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Tangerang)

Pembayaran ganti kerugian pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran (CBK) masih terdapat permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Permasalahan tersebut berupa masih adanya sengketa kepemilikan tanah dan adanya gugatan dari pihak ketiga terhadap pemilik tanah yang mengakibatkan pembayaran ganti kerugian menjadi tertunda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Tangerang selaku lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan tanah dalam menyelesaikan permasalahan ganti kerugian yang terjadi. Selain itu, untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah yang sebenarnya apabila adnaya gugatan pihak ketiga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Tangerang berupa penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan mediasi. Kemudian untuk upaya hukum yang dilakukan apabila adanya gugatan pihak ketiga yang mengakibatkan pembayaran ganti kerugian menjadi tertunda berupa mengajukan gugatan balik (rekonvensi).
Kata Kunci : Ganti Kerugian, Gugatan Balik, Mediasi, Pengadaan Tanah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak