Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Bersatu Jaya Mandiri Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana

Skripsi ini memaparkan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah KSP Bersatu Jaya Mandiri Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dana. Tindakan koperasi simpan pinjam tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi pertanggung jawaban pidana hanya dibebankan kepada pengurus koperasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap nasabah Koperasi Bersatu Jaya Mandiri dalam tindak pidana penggelapan dana serta mengidentifikasi pertanggung jawaban hukum koperasi dan individu yang terlibat dalam tindak pidana penggelapan dana terhadap nasabahnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, pengurus dapat bertanggung jawab secara pribadi untuk mengembalikan dana anggota koperasi apabila kekayaan koperasi tidak cukup untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, mengacu pada asas lex specialis derogate legi generalis maka pengawasan badan hukum koperasi semestinya dilakukan oleh OJK, karena secara umum OJK mempunyai kewenangan untuk itu. Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum, maka penulis menyarankan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan memperkuat pengawasan serta pemberian sanksi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Pertanggungjawaban Individu