Problematika Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan Di Daerah Kabupaten Tangerang (PT.Klampis)

Penelitian ini di Latar Belakang oleh ketertarikan penulis di karenakan masih banyak pembuangan sisa limbah yang masih sembarangan atau langsung ke sungai atau kali maka dari itu harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu sudut pandang mengenai masalah ini adalah yang di lakukan oleh PT. Klampis tempatnya di daerah desa sumbersuko, kecamatan kosambi, kabupaten tangerang, perusahaan tersebut bergerak di bidang minyak goreng atau minyak jelantah dan telah melakukan pencemaran lingkungan di sungai di daerah tersebut, masalah tersebut sudah di tangani dan di peringatkan terhadap perusahaan tersebut agar mematuhi peraturan, dalam hal ini harus ada tindakan terhadap perusahaan tersebut yang sudah mencemari lingkungan atau sungai di sekitaran masyarakat. isi undangundang no 32 tahun 2009 secara garis besar berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dimana penulis melakukan wawancara langsung dengan bapak Doni selaku staff PT. Klampis dan bapak Madi selaku tokoh masyarakat hasil penelitian penulis menganalisis data-data yang diperoleh dengan undang-undang dan sanksi yang diberikan terhadap pemilik industri dengan syaratsyarat tertentu yang sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Tangerang yang berlaku. Adapun Hasil Penelitian dari segi penegakan hukum lingkungan dan pembuangan sisa limbah masih di bilang belum maksimal dan belum memenuhi prosedur pemerintah daerah, dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ini harus lebih di perketat kembali mengenai pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut.
Kata kunci : Penegakan hukum, pencemaran lingkungan hidup, upaya penegakan hukum.