Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Penegakan hukum merupakan hal yang begitu penting untuk dibicarakan karena tanpa tegaknya hukum maka tidak akan ada keadilan yang dapat dirasakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seorang Whistleblower seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Sebagai kesimpulan, Hukum menjaga kebutuhan hidup jangan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan sosial kalau selalu ada tekanan dan ketidaktepatan ikatan sosial serta Pengawasan dan penegakan hukum terhadap Whistleblower sebagaimana adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang sangat penting untuk Indonesia saat ini dan mendatang. Saran bagi regulator agar dapat mengoptimalkan peran seorang Whistleblower dalam mewujudkan pemberantasan tindak pidana kejahatan, maka diperlukan Perlindungan hukum secara khusus terhadap Whistleblower, bagi seseorang yang berperan sebagai Whistleblower hendaknya tidak perlu takut dan cemas untuk mengungkapkan tindak pidana kejahatan di tempatnya bekerja, karena setiap tindakan yang merugikan banyak pihak hendaknya diberantas agar dapat terciptanya suatu keadilan bagi seluruh pihak.
Kata Kunci : Whistleblower, Saksi, Perlindungan Hukum