Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Tarif PPN 12% Di Kota Tangerang

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, khususnya di Kota Tangerang. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara, namun pada sisi lain berpotensi membatasi daya beli masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kenaikan tarif PPN 12% dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan dilengkapi data empiris melalui wawancara. Data dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta informasi lapangan dari konsumen rumah tangga di Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PPN 12% meskipun sesuai dengan ketentuan hukum positif, berdampak pada beban ekonomi konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konsumen atas keadilan harga, hak memperoleh perlindungan, serta hak atas kesejahteraan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dari sisi perlindungan hukum, regulasi yang ada masih terbatas pada aspek normatif sehingga perlu penguatan mekanisme pengawasan dan penanganan sengketa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kenaikan tarif PPN 12% harus dibarengi dengan kebijakan perlindungan hukum yang responsif terhadap kepentingan konsumen. Pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan fiskal negara dengan prinsip
keadilan sosial demi menjaga kestabilan ekonomi masyarakat.
Kata kunci : PPN 12%, perlindungan hukum, konsumen, Kota Tangerang