Pengakuan dan Perlindungan Hukum Atas Hak Tanah Ulayat Masyarakat Batin Hitam Sungai Medang Dusun II Sei Kecamatan Pangkalan Kuras Pelalawan Provinsi Riau

Permasalahan sengketa tanah ulayat ini merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Terkadang kasus penyelesaian sengketa tanah adat tidak pernah ditanggani atau diselesaikan secara serius baik dari pihak penegakan hukum maupun pihak pemeritah yang berimplikasi banyaknya kasus tanah ulayat masyarakat adat yang diambil atau dipakai tanpa sepengetahuan dari pihak masyarakat adat ataupun pemangku adat tersebut, seperti halnya kasus yang terjadi di masyarakat adat Batin Hitam Sungai Medang dimana tanah ulayatnya dipakai sekian puluh tahun tanpa sepengetahuan masyarakat adat. Adapuan rumusan masalah dari penulisan ini: Konsep perlindungan hukum dan pengakuan tanah ulayat masyarakat adat batin hitam sungai medang. Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat batin hitam sungai medang dalam tinjauan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dimana pendekatannya lebih kepada literatur kepustakaan dan peraturan perundangan-undangan. Adapun teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum. Hasil pembahasan bahwa konsep perlindungan dan pengakuan hukum ini merupakan taksonomi yang saling berkaitan konsep perlindungan hukum masyarakat adat banyak dibicarkan oleh Ter Haar yang merupakan konsep abstraki sedangkan konsep formalisasinya adalah Peraturan Daerah. Bahwa terhadap Eksepsi/ keberatan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam perkara perdata adalah orang yang merasa haknya dilanggar dan yang disebut dengan Tergugat dalam perkara perdata adalah orang yang ditarik ke muka Pengadilan karena dirasa telah melanggar hak Penggugat.
Kata Kunci: Masyarakat Adat Batin Hitam Sungai Medang, Perlindungan Hukum, Pengakuan Hukum, Penyelesaian Sengketa