Legalitas Kebijakan Penghentian Ekspor Bijih Nikel Oleh Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Indonesia sebagai negara produsen nikel terbesar di dunia menjadikan nikel sebagai salah satu komoditas ekspor utama ke beberapa negara. Tingginya nilai ekspor nikel didasari karena banyaknya permintaan akan kendaraan listrik dan kebutuhan bagi industri baja stainless steel yang menggunakan nikel sebagai bahan dasarnya. Oleh karena tingginya minat terhadap nikel, Indonesia mengambil langkah guna menjaga cadangan nikel dalam negeri serta meningkatkan nilai tambah mineral batubara tersebut dengan mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan dan pelarangan ekspor bijih nikel. Namun kebijakan tersebut dinilai merugikan Uni Eropa sehingga Uni Eropa melayangkan gugatan terkait pembatasan dan pelarangan ekspor bijih nikel dengan tuduhan pelanggaran terhadap pasal-pasal GATT WTO yaitu article XI:1, article 3.1, article X:1. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penghentian ekspor. Berdasarkan hasil penelitian penulis yaitu bahwa penghentian ekspor ijih nikel oleh Indonesia adalah sah secara hukum berdasarkan GATT 1994 article XX General Exception. Penulis memberikan beberapa saran salah satunya adalah agar pemerintah dapat membuktikan secara transparan bahwa kebijakan yang dikeluarkannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam GATT yang dituduhkan dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung yang dapat menguatkan argumen Indonesia.
Kata Kunci : Bijih Nikel, Hukum Perdagangan Internasional, Penghentian Ekspor