Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Tertangkap Tangan Di Kota Tangerang Berdasarkan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Meningkatnya terus menerus korban penyalahgunan narkotika di Indonesia saat ini menjadi suatu permasalahan yang cukup serius, untuk itu proses rehabilitasi merupakan suatu tindakan represif untuk menyembuhkan korban penyalanggunaan tetapi seharusnya terdapat tindakan preventif atau pencegahan pengguna narkotika untuk mengurangi beban rehabilitasi. Metode dalam penulis skripsi ini adalah hukum empiris normative ialah suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata serta bekerjanya hukum dalam masyarakat serta dibarengi juga dengan peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah dalam penulis ini Bagaimana upaya hukum pengguna narkotika golongan 1 untuk dilakukan rehabilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang tertangkap tangan oleh Badan Narkotika Nasional. Hasil pembahasan ,upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan tetap melakukan proses hukum yang dapat dibuktikan oleh hakim bersalah atau tidaknya orang tersebut. Tetapi ada hak untuk rehabilitasi maka dalam kebijakannya BNN membentuk Tim Asesmen Terpadu yang isinya merupakan gabungan dari Penyidik kepolisisan. Korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap tangan akan tetap berjalan proses hukumnya tetapi dapat diringankan oleh adanya tim asesmen terpadu dengan catatan tidak ada barang bukti pada saat tertangkap tangan. Barang bukti dibawah SEMA No 4 tahun 2010.
Kata Kunci : Rehabilitasi, Narkotika Golong I, Badan Narkotika Nasional, Korban Penyalahgunaan Narkotika