Tinjauan Yuridis Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perkara Investasi Oleh Direksi PT. Pertamina (Studi Putusan Nomor Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

Eksistensi dan penerapan Business Judgment Rule di Indonesia masih samar dan menimbulkan berbagai permasalahan. Banyak Direksi BUMN yang harus bertanggungjawab secara pribadi dan di hukum pada kasus korupsi atas keputusan bisnis yang diambilnya mengakibatkan kerugian. Akibatnya Direksi BUMN menjadi tidak berani menghadapi resiko bisnis dan perkembangan BUMN menjadi terhambat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang serta analisis putusan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pertanggungjawaban pidana, Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) dilihat dari pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 sudah sangat tepat dan benar, karena apa yang dilakukan oleh Karen Agustiawan selaku Direksi PT Pertamina adalah sebuah kebijakan bisnis. Kebijakan bisnis bisa juga menghasilkan kerugian dan hal itu tidak bisa dihukum asalkan kebijakan yang ditempuh dinilai rasional, sesuai kepentingan perusahaan dan dengan itikad baik, kecuali Karen Agustiawan dapat dijatuhkan pidana apabila terbukti mendapatkan keuntungan atau pembayaran dari pihak yang diuntungkan dari investasi tersebut.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Korupsi, PT. Pertamina