Ganti Rugi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan (Studi Putusan Nomor 921/Pdt.p/2019.PN.Tng)

Permasalahan yang sering muncul dalam kasus pertanahan secara luas sering kalinya tidak sewajarnya prinsip keadilan dalam ganti rugi terhadap subjek hukum yang tanahnya terkena pengusuran untuk pembangunan kepentingan umum. Penilai ganti wajar oleh jasa penilai publik dan rekan, kecuali pemilik hak milik dengan bidang nomor 250 dengan dihargai Rp 7.973.000, permeter ingin menjadi beasar ganti ruginya menjadi Rp 22.500.000.- permeter Pasal 2 huruf (f) Undang UndangRepubik Indonesia No.2 Tahun 2012, pengadaan Tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kesepakatan. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, dimana pendekatannya lebih kepada literatur kepustakaan dan peraturan perundangan-undangan. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan. sedangkan dalam putusan nomor 291/Pdt.p/2019.PN.Tng adapun hasil penelitian Objek Ganti Rugi Tanah Terkena 400M2 penilaian ganti kerugian pengadaan tanah tidak memperhitungkan/menilai: ruang atas dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai belum adanya ganti kerugian hak atas tanah dalam musyawarah ganti kerugian tidak adanya kesungguhan untuk bermusyawarah dan tidak terbuka atas informasi yang dibutuhkan hak atas tanah belum adanya kesepakatan antara hak atas tanah dengan Badan Pertanahan Tangerang selatan dengan kepentingan kepribadian seseorang hak atas tanah tersebut belum efektif dan belum adanya Ganti rugi hak atas tanah .
Kata Kunci : Ganti Rugi, Pengadaan Kepentingan Umum, Prinsip Keadilan, Jasa Penilaian Publik