Konstitusionalitas Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Pembentukan materi pidana dalam perppu merupakan sebuah upaya perampasan kemerdekaan seseorang atau kelompok yang riskan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena pembentukannya tidak disertai dengan persetujuan DPR sebagai perwakilan rakyat. Dalam praktinya Perppu dapat memuat ketentuan pidana, namun perlu juga untuk membatasi muatan pidana apa saja yang dapat dan tidak dapat dimuat dalam perppu sehingga tidak berpotensi melanggar hak asasi manusia, juga berdampak pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1. Bagaimana konstitusionalitas ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang? 2. Bagaimana pembatasan rumusan ketentuan pidana dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Maka dapat disimpulkan: Pertama Secara materil Konstitusionalitas ketentuan pidana dalam perppu adalah legal dan konstitusional berdasarkan Pasal 7, Pasal 11 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, secara formil Konstitusionalitas ketentuan pidana dalam perppu adalah inkonstitusional berdasarkan pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 2011. Kedua, Pembatasan materi muatan pidana dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, pembatasan terhadap makna “kegentingan yang memaksa” Presiden dalam mengeluarkan Perppu dan DPR dalam hal menolak atau menyetujui Perppu harus menjadikan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai syarat utama pembentukan perppu. Kedua, pembatasan terhadap masa berlaku perppu, DPR harus menjadikan Perppu sebagai prioritas dalam masa sidang DPR sehingga Perppu tersebut dengan cepat memperoleh kepastian hukum. Ketiga, pembatasan materi muatan pidana dalam Perppu dengan melakukan pembatasan baik dari segi Formil maupun dari segi materilnya.
Kata Kunci : Konstitusionalitas, Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang, Muatan Ketentuan Pidana