Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Obat dan Makanan Yang Mengandung Bahan Baku Babi (Studi Pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Tangerang)

Beredarnya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha akhirakhir ini, menimbulkan keresahan bagi para konsumen di Kota Tangerang terutama konsumen muslim akibat beredarnya obat dan makanan yang mengandung bahan baku babi tanpa mencantumkan informasi bersumber babi pada kemasan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku usaha, serta peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menanggulangi permasalahan obat dan makanan yang mengandung bahan baku babi bagi konsumen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif-empiris dengan melakukan penelitian lapangan di Petugas Loka Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kabupaten Tangerang. Data yang dipergunakan adalah data premier dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaku usaha telah melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum BPOM telah memberikan sanksi tidak sesuai peraturan yang berlaku, maka dari itu pemberian peringatan keras kepada pelaku usaha seperti pembinaan, sanksi administrasi dan menghentikan seluruh proses produksinya untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan hal seperti itu lagi. Peran BPOM dalam melakukan pengawasan yaitu pelaku usaha tidak meberikan informasi dengan benar antara data pre-market dan hasil pengawasan post-market, data yang digunakan di pre-market menggunakan bahan baku sapi, sementara ketika dilakukan pengujian post-market menunjukan positif DNA babi. Hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat selaku konsumen apabila masih menemukan obat dan makan yang masih menggunakan bahan baku babi agar melapor ke BPOM.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Pelaku Usaha, Obat dan Makanan, Peran BPOM, Pelanggaran, Pengawasan