STRATEGI DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA DALAM PELESTARIAN EKOWISATA HUTAN MANGROVE DI KAPUK MUARA JAKARTA UTARA

Pengelolaan hutan mangrove merupakan salah satu hal yang
penting untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan mangrove tersebut. Penelitian
tentang Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam Pelestarian Ekowisata
Hutan Mangrove di Kapuk Muara Jakarta Utara. Tujuan untuk: (1) Mengetahui
Strategi yang bisa di terapkan untuk mengelola hutan mangrove secara optimal.
(2) mengetahui situasi fokus penelitian tambahan yang berkaitan dengan strategi
pemerintah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi, sedangkan analilis data menggunakan teknik deskripstif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Strategi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
dalam mengelola dan melestarikan Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata
yang menaruh perhatian besar pada konservasi sumber daya alam dan lingkungan
yang merupakan salah satu tantangan utama kehidupan manusia dari sudut
pandang ekonomi, sosial maupun politik. Berdasarkan data kunjungan tersebut
dapat dilihat bahwa ekowisata mangrove Kapuk Muara tidak sesuai dengan
karakteristik ekowisata, sedangkan, tujuan dari ekowisata sendiri adalah
mengembangkan fungsi hutan mangrove dan melestarikan lingkunganya. Namun,
perubahan Kawasan konservasi menjadi ekowisata ternyata menimbulkan
penurunan kualitas lingkungan seperti contohnya kerusakan mangrove, kerusakan
infrastruktur seperti jembatan yang tidak layak digunakan sebagai akses jalan
pengunjung dapat menganggu kenyamanan pengunjung , serta kurangnya tempat
pembuangan sampah sehingga masih banyak sampah yang berserakan atau
terlihat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pertlu mengalokasikan anggaran untuk
pengembangan ekowisata mangrove di kapuk muara. Pengembangan sarana
prasarana obyek wisata mangrove kapuk muara selama ini masih terkendala
dengan kurangnya anggaran yang dimiliki, sebab pengeluaran dana anggaran pada
setiap tahunnya masih mengalami penaikan dan penurunan. Diberlakukannya
Perda Nomor 6 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk
mengalokasikan anggaran pengembangan obyek ekowisata mangrove kapuk
muara jakarta utara yang nantinya akan menjadi salah satu Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Dengan adanya ketersediaan anggaran yang cukup maka
pengelolaan ekowisata mangrove kapuk muara akan menjadi lebih optimal.