Perlindungan Konsumen dan Peran Bpom Kota Tangerang Terhadap Produk Skincare Ilegal (Krim HN) di Marketplace

Peredaran produk skincare ilegal, khususnya krim HN, di marketplace menjadi persoalan hukum yang serius di Kota Tangerang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran BPOM Tangerang dalam pengawasan dan penindakan terhadap produk skincare ilegal di platform e-commerce, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen. Penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa BPOM Tangerang telah menjalankan fungsi preventif dan represif, termasuk pengawasan pre-market dan post-market, serta patroli siber yang bekerja sama dengan marketplace seperti Shopee. Sepanjang 2022 hingga 2025, BPOM Tangerang menyita lebih dari 1,4 juta produk skincare ilegal dengan nilai total lebih dari Rp84 miliar. Meski demikian, peran yang BPOM Tangerang jalankan masih terkendala oleh maraknya akun penjual baru dan kerja sama dengan pihak marketplace yang belum memiliki respon cepat. Tindakan BPOM telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4, 45, dan 47, serta Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen belum sepenuhnya efektif, sehingga dibutuhkan kolaborasi lebih kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mencegah peredaran produk ilegal secara digital.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, BPOM Tangerang, Skincare Ilegal